Warga Gunung Sahari Mendapatkan Dukungan DPR RI Dalam Memperjuangkan Lahan Rw 09

0
225
Kunjungan komisi II DPR RI ke Rw 9

Reviensmedia.com, Jakarta – Lahan yang dihuni kurang lebih 416 kepala keluarga di RW 09  Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ini seperti bergerak rasanya.  Gerakan ini  ini karena adanya tarik menarik kepemilikan antara warga dan PPKKM.

Perebutan lahan ini telah didengar oleh Komisi II DPR RI yang membawahi  Badan Pertanahan Nasional .

Sehubungan dengan masalah ini pada tanggal 17 September 2015 warga RW 09 yang dipimpin ketua Rw , Drs. H Sumardi Sholeh, SH. diterima oleh Komisi II, yang dipimpin oleh Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP ) di ruang Komisi DPRRI.

Dalam RDP ini Ketua RW 09 Kelurahan Gunungsahari Selatan, Kec. Kemayoran diminta untuk untuk menjelaskan duduk permasalahan lahan RW 09 kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec Kemayoran Jakarta Pusat. Penjelasan Drs. H Sumardi Sholeh, SH ini  memuaskan  Komisi II DPR RI, yang hadir pada RDP tersebut.

Baca Juga  Carut Marut Sidang Amdal DKI Jakarta
Peta Rw 09 kelurahan Gunung Sahari Selatan sejak zaman Belanda
Peta Rw 09 kelurahan Gunung Sahari Selatan sejak zaman Belanda

Menindak lanjuti RDP tanggal 17 September 2015, Komisi II lengkap pada tanggal 15 Oktober 2015 melakukan kunker (kunjungan Kerja) ke lahan RW 09 Kelurahan Gunung Sahari Selatan. Kec Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI berjanji untuk membantu warga memperjuangkan hak atas tanah tersebut sesuai;

1. Kepmendagri no 24 tahun 1987, ada beberapa poin yang menyatakan;

1.1 bahwa tanah yang dikuasai oleh pemohon dalam hal ini Setneg cq DP3KKK atau PPKK harus membebaskan terlebih dahulu kepada para penghuni sesui dengan peraturan perundangan yang berlaku;

1.2 Karena lahan yang harus dibebaskan di atas 5Ha harus mengajukan izin prinsip Pengelolaan lahan terlebih dahulu kepada Gubernur KDKI Jakarta;

Baca Juga  Colorful Men's Fashion

1.3 Jangka waktu pembebasan selambat lambatnya 6 bulan harus sudah selesai dan dilaporkan kepada pejabat Walikota Jakarta Pusat.

2. DP3KK(PPKK), betul mengajukan surat permohonan izin prinsip pengelolaan lahan (SP3L), sudah 5 kali diajukan dari tahun 1989, 1990, 1990 akhir, 1991 dan 1992. Semuanya tidak terealisasi sampai saat ini, sehingga warga menganggap bahwa SP3L sudah tidak berlaku lagi.

3. Keppres no 32 th 1979 pasal 5, yang berbunyi “Tanah tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau telah diduduki rakyat  akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya  persyaratan- persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak Tanah”. (dwh)

Comments

SHARE
Previous articleHarta Karun Dari Hargorojo
Next articlePembinaan Generasi Muda Songsong Hari Sumpah Pemuda
http://reviensmedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Logo-R-Reviens-Media-277x300.png
REVIENSMEDIA.COM hadir untuk menampung pemuda-pemuda kreatif, inspiratif se Indonesia. Keterbukaan, keragaman dan explorasi talenta adalah tujuan reviensmedia.com. Slogan kami adalah: Explorasi untuk Kebersamaan dan Harmoni. Selain web, media yang kita gunakan adalah media sosial lainya. Di media ini kami Bersama-bersama mengembangkan passion, dan karya yang kami hasilkan berupa tulisan dan audio visual. Kami tergabung dalam persahabatan dan karya di ajang Sahabat Reviens yang tersebar seantero nusantara seperti Jakarta, Kebumen, Pontianak, Bitung, Purworejo, Pekanbaru, Sumbawa, Bekasi, Depok dll.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here