Strategis Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Umrah

0
141
Persiapan Umroh (Travel Cakrawala)

Reviensmedia.com, Jakarta – Kementerian Agama dalam penyelenggaraan umrah memiliki tujuh langkah strategis. Tingkat minat masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan umrah mencapai 649 ribu dengan rata-rata keberangkatan sebesar 81 ribu orang setiap bulannya. Kondisi ini dipicu lamanya masa tunggu haji rata-rata 17 tahun dengan angka terkini daftar tunggu jemaah mencapai 2,9 juta orang. Hal ini tentu menjadi pangsa pasar dan kompetisi bagi 651 penyelenggara umrah yang memiliki izin resmi dari Kemenag.

Belum lagi ditambah dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak diperbolehkan menyelenggarakan perjalanan umrah, namun tetap menyelenggarakannya walaupun hal itu bertentangan dengan UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Persoalan dugaan perbuatan melawan hukum pun terjadi, baik gagal berangkat, penelantaran maupun penipuan.

Kondisi ini membuat Kemenag melakukan serangkaian inovasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tujuh inovasi pun terus diperkuat dan prosesnya bertahap berkelanjutan:

Pertama, Gerakan Nasional 5 Pasti Umrah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Abdul Djamil Juni lalu meluncurkan Gerakan Nasional 5 Pasti Umrah, tujuannya agar masyarakat mengetahui bagaimana memilih travel umrah yang benar. Caranya dengan pastikan siapa biro perjalanan/travel apakah memiliki izin resmi atau tidak dengan mengecek www.haji.kemenag.go.id. jadwal penerbangan/maskapainya, harga dan paket yang ditawarkan dari harga yang ditentukan, hotelnya, dan visanya. Atau dengan cara mudah hanya klik 5 Pasti Umrah.

Kedua, Pedoman Kerjasama Penegakan Hukum Kemenag Dengan Bareskrim Polri

Baca Juga  Karyawati Bank Tewas Terlindas Truk

Bulan Juni itu juga dilakukan penandatanganan pedoman kerja penegakan hukum dengan Polri sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahamanan antara Kemenag dengan Polri Nomor D/152/2013 dan Nomor B/11/III/2013 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Bagi Penyelenggara Umrah Dan Haji Khusus.

Ketiga, Pembentukan Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum)

Setelah peluncuran itu juga, Dirjen PHU langsung membentuk Timsugakum, sampai dengan detik ini tim terus bekerja. Jumlah penyelenggara yang diberikan sanksi semakin meningkat disusul keberanian dan motivasi masyarakat tersebut untuk bekerjasama dalam penegakan hukum. Sejak Desember 2014, sebanyak 7 penyelenggara diberi sanksi peringatan tertulis, 7 penyelenggara dicabut izinnya, beberapa penyelenggara dalam proses Timsugakum termasuk melaporkan penyelenggara tanpa izin ke Bareskrim. Bahkan keberanian masyarakat itu berhasil membongkar kasus besar dugaan penipuan ratusan jemaah umrah di Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini (18/11). Tidak heran, jika tim ini menjadi satuan khusus yang berinteraksi, berkomunikasi, bahkan menjadi saksi ahli di Bareskrim Polri dalam dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara. Timsusgakum pun instensif  melakukan pemantauan keberangkatan umrah di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Keempat, Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Provider Visa

Menjamin agar perolehan visa diberikan kepada penyelenggara umrah yang memiliki izin, Kemenag melakukan kewajiban pada seluruh penyelenggara yang berstatus sebagai provider visa untuk menandatangani Pakta Integritas. Sebanyak 125 provider visa umrah melakukan penandatangan ini pada Februari lalu.

Kelima, Moratorium Izin Penyelenggara Umrah

Penertiban izin dilakukan untuk membatasi jumlah penyelenggara umrah. Izin pun dimoratorium untuk melakukan penataan dan diteksi dini kredibilitas penyelenggara umrah. Jumlah 651 penyelenggara jika dirata-ratakan setiap bulannya memberangkatkan mencapai 996 jemaah, setara dengan tiga kelompok terbang (kloter) dalam penyelenggaraan haji. Angka ini bersaing, jika ditingkatkan jumlah penyelenggara berizin akan berdampak kepada persaingan yang tidak seimbang apalagi klasifikasi penyelenggara berbeda tingkat kemampuannya.

Baca Juga  DOKUMENTER: KELUARGA KECIL

Keenam, War Room Pelaporan Penyelenggara dan Provider Visa

Sistim pelaporan berbasis web dan on line (war room) diterapkan bagi penyelenggara umrah berizin resmi Kemenag dan Provider visa. War room diperuntukkan memantau dan memperoleh data yang akurat atas pengajuan visa dan distribusinya, jumlah jemaah umrah berangkat dan jadual keberangkatannya. Keberangkatannya pun langsung dimonitor di tempat oleh petugas Tissugakum. Koneksitasnya pun sampai dengan Kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah, kelanjutan dalam pemantauan langsung ketika penyelenggara bersama jemaah umrah berada di Arab Saudi.

Ketujuh, Pembentukan Struktur Baru

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk membentuk struktur baru di Ditjen PHU untuk lebih fokus dalam tugas pokok dan fungsinya menjalankan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan umrah. Struktur baru itu sudah diajukan kepada Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dapat segera dilegalisasi.

Dengan tujuh strategis di atas masyarakat akan aman, nyaman, dan mudah dalam segala halnya. Tapi kemenag masih melakukan inovasi-inovasi baru agar masyarakat makin mudah. (Ika)

Comments

SHARE
Previous articlePenemuan Granat Nanas Gegerkan Warga Ciledug
Next articleTuk Selamanya Ku Ingin Kamu
http://reviensmedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Logo-R-Reviens-Media-277x300.png
REVIENSMEDIA.COM hadir untuk menampung pemuda-pemuda kreatif, inspiratif se Indonesia. Keterbukaan, keragaman dan explorasi talenta adalah tujuan reviensmedia.com. Slogan kami adalah: Explorasi untuk Kebersamaan dan Harmoni. Selain web, media yang kita gunakan adalah media sosial lainya. Di media ini kami Bersama-bersama mengembangkan passion, dan karya yang kami hasilkan berupa tulisan dan audio visual. Kami tergabung dalam persahabatan dan karya di ajang Sahabat Reviens yang tersebar seantero nusantara seperti Jakarta, Kebumen, Pontianak, Bitung, Purworejo, Pekanbaru, Sumbawa, Bekasi, Depok dll.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here