RIWAYAT PILKADES PESTA DEMOKRASI ALA DESA

0
156

Walau mungkin tak sedahsyat tragedi Titanic, perhelatan pesta demokrasi pada level apapun di negeri ini senantiasa menghadirkan suasana kapal pecah. Pemilu yang sejatinya bertujuan memilih sosok terbaik guna memimpin bangsa menuju ke arah kemajuan selalu saja direcokin oleh budaya bar-bar. Kampanye hitam dan adu fisik yang mencerai-beraikan hubungan antarwarga masyarakat. Di tambah lagi politik uang yang mendegradasi moral dan logika. Namun, inilah fakta dari sejak dahulu kala saat pemilihan kepala desa alias Pilkades sebagai pesta demokrasi tertua di Indonesia bermula.

Awalnya jabatan kepala desa atau yang di wilayah Jawa Tengah Selatan dan Jawa Timur lebih populer dengan istilah lurah tidak diperoleh melalui proses pemilihan, melainkan penunjukkan. Pihak kerajaan memberikan surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kekancingan kepada seseorang untuk menjadi lurah sebuah desa. Orang yang ditunjuk sebagai lurah tersebut tidak mesti warga asli desa setempat, tetapi yang sesuai standar kebijakan kerajaan. Sedangkan masa jabatan lurah ketika itu berlangsung seumur hidup. Jika si lurah meninggal dunia, maka jabatannya diwariskan kepada anak laki-lakinya Kemudian pada permulaan abad ke 20, sekitar tahun 1910-an banyak lurah meninggal dunia dan kebetulan waktu itu rata-rata almarhum lurah tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karenanya, lantas diselenggaraan pemilihan lurah atau Pilkades yang merupakan bagian dari pengaruh kolonialisme Belanda. Atas Danu Subroto, penulis senior Purworejo yang meneliti sejarah Pilkades berujar, “Dalam perkembanganya hingga sekarang, pelaksanaan Pilkades telah berganti system sebanyak 3 kali. Pertama-tama, menggunakan system dhodhokan. Kemudian memakai system bitingan dan terakhir, dengan system coblosan.”

Dhodhokan adalah system Pilkades di mana calon-calon lurah yang bertarung duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu para pemilih memberikan suaranya dengan cara ndhodhok atau duduk jongkok di belakang calon lurah yang dipilihnya. Kemudian panitia menghitung jumlah orang-orang yang berjongkok di belakang masing-masing calon lurah. Seorang calon dinyatakan menang bila jumlah orang yang berjongkok di belakangnya itu paling banyak ketimbang jumlah orang-orang yang berjongkok di belakang calon lurah lainnya. Si pemenang kemudian menjabat lurah seumur hidup. Namun tidak semua warga desa bisa memilih dalam sistem Pilkades dhodhokan. Warga yang mempunyai hak pilih hanyalah kaum laki-laki berfisik normal, sudah berkeluarga dan memiliki tanah hak milik (bumi pamajegan).

Dalam Pilkades dengan sistem dhodhokan ini peran penting ditunjukkan oleh botoh, yakni pendukung setia masing-masing calon lurah. Menjelang pelaksanaan Pikades, botoh berkeliling ke rumah warga yang mempunyai hak pilih untuk mempengaruhi mereka supaya memilih calon lurah yang dijagokannya. Kenyataannya sering ada calon pemilih yang plin-plan. Kepada botoh calon lurah si A, dia mengatakan akan memilih calon lurah si A. Pun ketika botoh calon lurah si B mendatanginya, dia mengaku akan memilih calon lurah si B. Begitulah seterusnya. Hal inilah yang menyebabkan persaingan sengit antar botoh saat Pilkades berlangsung yang biasanya digelar di lapangan atau area terbuka yang luas. Botoh seorang calon lurah bisa merebut dan mengangkat paksa pemilih plin-plan yang sudah berjongkok di belakang calon lurah lainnya untuk dipindahkan ke belakang calon lurah yang dijagokannya. Sebaliknya botoh calon lurah yang lain juga boleh melakukan perlawanan dan pembalasan. Oleh sebab itu calon lurah perlu sekali memiliki beberapa orang botoh yang berfisik kuat (Bakoh) supaya dapat memenangkan Pilkades sistem dhodhokan. “Meski Pilkades ditangani oleh asisten wedana (camat) dibantu mantri dan opas, namun tidak ada yang akan menengahi pertarungan antar botoh saat Pilkades berlangsung. Pertarungan itu dibiarkan terjadi apa adanya. Para botoh hanya dibatasi syarat agar tidak membawa senjata tajam ketika masuk arena Pilkades”, ungkap Atas.

Baca Juga  RAMUAN BUDAYA LOKAL, RESEP BUDAYA NASIONAL

Sistem Pilkades dhodhokan ternyata berdampak sangat buruk. Tak lain karena kubu yang memenangi Pilkades sering larut dalam euforia berlebihan dan sikap arogan. Lurah terpilih diarak keliling desa oleh botoh-botohnya. Dengan penuh kesombongan, botoh-botoh lurah terpilih itu terus menantang dan melakukan penindasan terhadap kubu lawannya yang kalah Pilkades. Alhasil calon lurah yang kalah beserta keluarga dan botoh-botohnya terpaksa terusir dan pergi jauh dari desanya. Maka tak heran jika sampai sekarang ditemukan ada suatu keluarga besar yang keberadaannya begitu mendominasi satu wilayah desa. Kemungkinan mereka adalah ahli waris sang lurah yang dahulu terpilih dalam Pilkades system dhodhokan plus keturunan keluarga botoh-botohnya.

Menjelang masa kemerdekaan RI, pelaksanaan Pilkades beralih dari system dhodhokan ke sistem Bitingan. Dalam Pilkades dengan sistem bitingan, di tobong (bilik suara) terdapat kotak suara berupa beberapa bumbung atau potongan bambu yang sudah dilubangi. Masing-masing bumbung ditandai sesuai tanda yang diberikan kepada calon-calon lurah yang bertarung. Lantas panitia Pilkades membagikan sebilah lidi atau biting kepada setiap pemilih untuk dimasukkan ke dalam lubang bumbung yang menandakan calon lurah yang menjadi pilihannya. Calon lurah yang bumbungnya terisi biting paling banyak itulah yang dinyatakan sebagai pemenang Pilkades tersebut. Menjadi suatu kemajuan pada Pilkades system bitingan ini karena para wanita, kaum difabel dan warga desa yang tidak mempunyai tanah milik (Pondhok Glongsor) memperoleh akses untuk memberikan hak suaranya.

Akan tetapi, lagi-lagi para botoh yang lebih berperan menentukan hasil akhir Pilkades system bitingan, meski dengan menghalalkan segala cara. Botoh dari setiap calon lurah akan menawarkan keuntungan menggiurkan kepada pemilih yang mau menjual biting kepadanya alias melakukan jual-beli suara. Maka yang sering terjadi adalah pemilih masuk tobong, namun sekedar lewat saja dan tidak memasukkan apa-apa ke dalam bumbung pilihan karena biting suaranya sudah dijual pada botoh salah satu calon lurah yang paling royal memberinya uang. Kemudian botoh yang terampil akan dapat memasukkan biting sebanyak-banyaknya ke dalam bumbung milik calon lurah yang dia dukung dan memenangkan calon lurah bersangkutan. Tentu praktek jual-beli biting suara tersebut sangat merugikan bagi calon lurah yang tidak memiliki modal uang banyak, walaupun dia punya kapasitas kepemimpinan yang baik. Sementara calon lurah yang kaya raya dengan mudah memborong semua biting suara melalui botoh-botohnya dan memenangkan Pilkades, biarpun dia tidak mempunyai kapasitas kepemimpinan samasekali.

Tahun 1960-an system Pilkades bitingan berubah menjadi system coblosan. Dalam Pilkades sistem coblosan pemilih memberikan suaranya dengan cara menusuk atau mencoblos salah satu dari sekian tanda gambar yang mewakili masing-masing lurah menggunakan paku. Kemudian lembaran kertas tanda gambar yang sudah dicoblos itu dimasukkan ke kotak suara yang nantinya akan dihitung setelah semua pemilih memberikan suaranya. Adapun tanda gambar yang dipakai berupa gambar-gambar produk pertanian dari desa, seperti ketela, padi, kelapa, jagung dan sebagainya. Semua warga desa yang memenuhi syarat, seperti telah berusia 17 tahun dan atau sudah berkeluarga memiliki hak pilih pada Pilkades system coblosan . Seorang calon lurah dinyatakan menang dalam Pilkades ini apabila jumlah pemilih yang mencoblos tanda gambar yang mewakili dirinya paling banyak daripada calon lurah lainnya. Sedangkan masa jabatan lurah masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya, yakni seumur hidup.

Baca Juga  Bunga Budaya dan Buruk Persepsi

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah pusat resmi merilis peraturan perundang-undangan tentang Pilkades. Pertama, undang-undang nomer 5 tahun 1974 mengenai masa jabatan lurah yang mulai dibatasi, hanya selama 10 tahun saja. Undang-undang tersebut baru dapat dilaksanakan di desa-desa sekitar tahun 1980-an. Kemudian keluar lagi undang-undang nomer 32 tahun 2004. Undang-undang ini kembali mempersingkat masa jabatan lurah menjadi 6 tahun. Dan kini di beberapa tempat, Pilkades sudah dilaksanakan dengan cara mencoblos gambar foto atau nama calon lurah.

Meski telah berganti sistem sebanyak tiga kali, tetapi persoalan klasik kecurangan dalam bentuk politik uang untuk memenangi Pilkades tetap saja berlangsung dan bahkan semakin menggila. Ada dua istilah populer terkait politik uang yang marak di Pilkades, yaitu “Uwur” dan “Bom”. Uwur adalah pemberian uang dari calon lurah kepada calon pemilih dengan jumlah nilai yang merata. Sementara bom merupakan pemberian uang dari calon lurah kepada calon pemilih tertentu yang sulit ditarik simpatinya dengan jumlah nilai yang lebih besar atau berkali-kali lipat ketimbang jumlah nilai uang pada uwur. Uwur dan bom sudah menjadi rahasia umum sering terjadi di desa-desa yang wilayahnya luas dan tanah pertaniannya subur. Calon-calon lurah di desa-desa tersebut bisa menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Tak hanya untuk menyogok para pemilih, namun juga untuk mendanai botoh-botohnya supaya mereka maksimal dalam menekan dan menjatuhkan kubu lawan pada saat adu verbal, maupun adu fisik.

Kondisi berbeda nampak terlihat pada Pilkades di desa-desa yang wilayahnya sempit dan tanahnya tandus. Uwur dan bom jarang terjadi di desa-desa minus itu. Yang sering terjadi justru kesulitan dalam mencari warga yang mau mencalonkan diri sebagai lurah. Penyebabnya karena mindset bahwa menjadi lurah di desa yang gersang samasekali tidak menguntungkan. Dengan kata lain banyak warga yang masih memandang jabatan lurah dari segi ekonomi semata, sehingga abai terhadap soal amanah dan pengabdian. Alhasil marak Pilkades dengan calon tunggal yang harus bersaing melawan kotak kosong. Terkadang kotak kosong malah yang memenangi Pilkades. Hal ini membuktikan betapa krisis kepemimpinan tengah melanda dan sungguh sangat memprihatinkan.

Memang praktek-praktek kotor dalam meraih kekuasaan telah lama mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana tergambar pada riwayat panjang Pilkades tersebut. Namun hal itu bukan berarti bisa menjadi rasionalisasi atau pembenaran untuk terus melakukannya dengan alasan melestarikan budaya. Karena suatu negara tak akan pernah mencapai kemajuan jika warga masyarakatnya tidak mampu memilih dan memilah antara budaya positif yang harus konsisten dikembangkan dengan budaya negatif yang mesti ditinggalkan sedini mungkin. Evaluasi dan revisi sistem yang kontinyu adalah kewajiban kita bersama demi kejayaan negeri tercinta

Penulis: Sri Widowati Retno Pratiwi
Editor: Muh Khoirudin

Comments

SHARE
Previous articleMAKAM UNIK NISAN BATIK
Next articlePenyihir Pemilik Biji Kopi
http://reviensmedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Logo-R-Reviens-Media-277x300.png
REVIENSMEDIA.COM hadir untuk menampung pemuda-pemuda kreatif, inspiratif se Indonesia. Keterbukaan, keragaman dan explorasi talenta adalah tujuan reviensmedia.com. Slogan kami adalah: Explorasi untuk Kebersamaan dan Harmoni. Selain web, media yang kita gunakan adalah media sosial lainya. Di media ini kami Bersama-bersama mengembangkan passion, dan karya yang kami hasilkan berupa tulisan dan audio visual. Kami tergabung dalam persahabatan dan karya di ajang Sahabat Reviens yang tersebar seantero nusantara seperti Jakarta, Kebumen, Pontianak, Bitung, Purworejo, Pekanbaru, Sumbawa, Bekasi, Depok dll.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here